Politik identitas, yaitu praktik memobilisasi identitas kelompok seperti agama, etnis, atau ras untuk tujuan politik, telah menjadi fenomena menonjol dalam lanskap politik Indonesia. Meskipun dapat memperkuat solidaritas kelompok, politik identitas sering kali menimbulkan tantangan serius terhadap stabilitas nasional dan integritas demokrasi.
Dampak Politik Identitas terhadap Stabilitas Nasional
Penggunaan politik identitas dapat mengakibatkan polarisasi sosial, memperdalam perpecahan di masyarakat, dan memicu konflik horizontal. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, eksploitasi identitas primordial untuk kepentingan politik dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengidentifikasi politik identitas sebagai tantangan signifikan bagi demokrasi Indonesia, karena berpotensi mengganggu harmoni sosial dan mengancam integritas nasional.
Kebijakan Terkini dalam Menangani Politik Identitas
Menjelang Pemilu 2024, pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif politik identitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi peningkatan tren politik identitas sebagai bentuk pelanggaran, dan telah menyiapkan strategi pencegahan untuk menghadapinya.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan penurunan penyebaran hoaks dan penggunaan politik identitas, menunjukkan peningkatan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.Refleksi dan Tantangan ke Depan
Meskipun terdapat indikasi positif mengenai penurunan penggunaan politik identitas, tantangan tetap ada. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansyah, mencatat bahwa masyarakat mulai meninggalkan politik identitas, namun upaya pencegahan dan edukasi harus terus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas politik yang berkelanjutan.
Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun kesadaran kolektif tentang bahaya politik identitas. Pendidikan politik yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik identitas yang memecah belah, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional.
Dalam konteks demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat dan identitas adalah keniscayaan. Namun, ketika identitas digunakan sebagai alat untuk memecah belah dan meraih kekuasaan, dampaknya bisa merusak tatanan sosial dan politik. Oleh karena itu, refleksi terhadap kebijakan terkini dan komitmen bersama untuk menolak politik identitas menjadi esensial dalam upaya menjaga keutuhan dan stabilitas Indonesia.
